JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki datang menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). Kepada Kalla, Maftuh dan Ruki menyampaikan informasi tentang konvensi.
Ketika ditanya mengenai kesediaan mengikuti konvensi, Kalla mengatakan, belum memikirkannya karena belum mengetahui persyaratan.
"Saya masih sibuk mempersiapkan pernikahan anak," kata Kalla saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.
Maftuh diikuti Ruki datang pukul 17.30 dan pergi pukul 18.20. Saat dikonfirmasi soal pertemuan, Maftuh berujar, "Kami membicarakan pernikahan anaknya."
Ketidakjelasan soal persyaratan peserta konvensi membuat Mahfud MD mempertimbangkan untuk ikut konvensi atau tidak. Mahfud, yang hendak maju dalam Pemilu Presiden 2014, membantah dirinya mundur dari konvensi.
"Kan saya belum memutuskan apakah ikut atau tidak. Jadi belum ada istilah mundur atau maju," ujarnya, di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Mantan Ketua MK ini mendapat masukan dari tim politiknya yang menilai konvensi kurang berwibawa. Tim politiknya melihat, tidak ada harapan bagi konvensi menelurkan hasil yang berkualitas karena diduga sudah ada target tertentu.
"Semua perkembangan itu menjadi pertimbangan. Sebab, saya itu ingin memperbaiki negara, bukan ingin meraih kekuasaan. Kalau peluang memperbaiki negara itu harus diraih dengan cara yang tidak bagus, saya enggak mau juga. Kalau cuma sekadar rebut kekuasaan, silakan saja yang lain," kata Mahfud.
Terkait kepesertaan dengan menyebut dan mengusulkan kader politik partai lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin menilai, hal itu tidak etis. Seperti diberitakan sebelumnya, komite konvensi menyebut mengundang dua kader PDI-P, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.
"PDI-P tidak terganggu dengan langkah komite konvensi. Bagi saya, tawaran itu juga menjadi ujian alamiah bagi PDI-P, untuk memastikan siapa yang kader dan siapa yang keder. Namun, langkah itu tidak etis serta memperlihatkan mereka seperti kebingungan dan tak punya harapan," tutur Hasanuddin.
Jika ingin terhormat, kata Hasanuddin, komite sebaiknya menentukan dahulu kriteria peserta lalu mengumumkannya. Setelah itu, dibuka peluang bagi yang berminat lalu diseleksi sesuai kriteria.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, langkah sejumlah anggota komite konvensi yang sibuk mengundang dan menawar-nawarkan ke orang lain untuk ikut membuat konvensi terancam kehilangan daya tarik dan wibawanya.
16 peserta ideal
Juru bicara komite, Rully Charis, mengatakan, idealnya, jumlah peserta maksimum 15 atau 16 orang agar jalannya konvensi lebih efektif dan efisien. Tim masih memverifikasi kesediaan dan kesiapan bakal calon peserta secara keseluruhan. Ada 26 nama yang diverifikasi. Setelah proses ini selesai, komite akan mendiskusikan kelayakannya berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lainnya.
Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, konvensi Partai Demokrat rentan menjadi alat pencitraan di tengah citra negatifnya karena berbagai kasus korupsi. Para politisi dan publik hendaknya mencermati proses politik itu secara kritis.
Saat kuliah umum di program Lemhannas, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. (K12/ANA/OSA/ATO/IAM/NWO)
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
